Berisi pembahasan mengenai bentuk hukum dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, berdasarkan pengalaman dan pemahaman tentang hukum yang ada
Hukum acara meliputi ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingannya atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntunt oleh orang lain
Indonesia dan Perancis merupakan negara penganut civil law yang memiliki civilcode masing masing untuk pengaturan dalam bidang keperdataan. Civil code keduanegara ini isinya banyak terpengaruh oleh ide pada masa kaisar justitianus. Salahsatu konsep yang memiliki kemiripan antara Code Civil kedua negara tersebutadalah yang berkaitan dengan konsep benda
buku ini membahas tentang hukum politik dan konstitusi di indonesia
buku ini berusaha membentangkan teori-teori hukum dan perundang-undangan dan bermuara pada teori perundang-undangan yang dikembangkan penulis, yaitu Teori Tiga Pilar Penentu Kualitas Produk Peraturan Perundang-undangan, serta metode perundang-undangan yang disebut metode LP2K3 sebagai instrumen untuk mengaplikasin teori Three Pillars tersebut, untuk mewujudkan produk hukum berbentuk peraturan p…
Sebagai mata kuliah dasar PIH hanya memberi landasan sebagai pendukung bagi matakuliah lainnya. PIH memperkenalkan konsep-konsep generalisasi dan teori-teori secara umum yang diperlukan untuk aplikasi. Buku ajar ini menjadi sangat penting sebagai usaha memperkenalkan ilmu hukum.
Hukum administrasi negara adalah hukum yang obyek kajiannya peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat ;
Buku ini adalah karya yang mengartikulasikan beberapa ide mendasar dan pemikiran Bentham. Dalam karya ini, ia mengulas secara rinci filsafat hukuk dan filsafat moral Bentham di bidang hukum. Buku ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian bagian pertama: prinsip-prinsip legislasi; bagian kedua: prinsip-prinsip hukum perdata; bagian ketiga: prinsip-prinsip hukum pidana.
Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal.
Ditengah banyaknya lembaga-lembaga pemerintah, lembaga negara maupun lembaga independen yang dibentuk pemerintah, korupsi tetap menjadi momok yang menggerogoti lembaga-lembaga tersebut dimana kerap terjadi tindakan pejabat pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya persoalan bangsa ini seakan tidak diselesaikan secara serius padahal dalam sistem pemerintahan kita mengenal asas umum peme…
raktik penyelenggaraan pemerintahan pemerintah yang memegang semua kendali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kini, paradigma penyelenggaraan pemerintahan seperti ini telah mengalami perubahan mendasar. Adanya tuntutan kepada penyelenggara negara pemerintah untuk berubah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kini tak bisa lagi dinafikan. Begitu pula halnya dengan ek…
Siyasah Dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan
lndonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Setiap warga negaranya sama di hadapan hukum. Akan tetapi, fakta di lapangan sering terjadi penegakan hukum tersebut tidak berlaku. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang mengakibatkan hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga perlu kerja sama seluruh komponen rakyat Indonesia untuk menegakkan supremasi…
Buku ini membahas tentang hukum perkawinan
BUku ini membahas tentang bentuk hukum dan sistem hukum yang berlaku di suatu gegara. Berdasarkan pengalaman dan pemahaman tentang hukum yang ada buku ini disajikan sebagai buku pegangan bagi para mahasiswa, dosen, maupun khalayak umum yang ingin memahami mengenai di Indonesia
Memberikan gambaran umum tentang pengertian ekonomi syariah dalam bidang perbankan syariah asuransi syariah surat-surat berharga syariah saham obligasi dan reksadana syariah penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan lain-lain sebagaimana tersebut dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo undang-undang no 50 tahun 2010 tentang peradilan agama yang memberikan kewenangan kepada peradilan agama unt…
Buku ini mengulas ecara singkat dan padat tentang politik hukum ketatanegaraan Indonesia dari perjalanan sejarah berlakunya beberapa konstitusi atau UUD.
Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki birokrasi sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks, dan tunduk pada pembuat peran formal. Dalam menjalankan dun…