Terdapat enam bab dalam buku ini, bab pertama mengenai administrasi negara; bab kedua mengenai kebijakan publik; bab ketiga mengenai implementasi kebijakan publik; bab keempat tentang transparansi dalam good governance; bab kelima mengenai kebijakan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; bab terakhir mengenai implementasi kebijakan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintaha…
Buku ini membahas tentang proses kebijakan publik sejak dari tahap penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan disertai dengan berbagai contoh konkrit.
Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat, dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang tercermin pada pelbagai dimensi kehisupan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik sering disebut sebagai kebijakan publik. Buku ini mengu…
elah dipahami oleh berbagai kalangan bahwa permasalahan penyusunan kebijakan APBD sesungguhnya terletak pada interaksi aktor yaitu pemerintah daerah dan DPRD di mana masing-masing memiliki kewenangan yang pada akhirnya mempengaruhi proses penetapan kebijakannya. Pola interaksi Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam proses penyusunan kebijakan publik sangat penting dipelajari dan ditelaah secara le…
Buku ini diterbitkan dengan harapan dapat dijadikan acuan bagi semua pihak, baik aparat birokrasi, akademisi, praktisi/ fasilitator maupun pemerhati/ pengamat kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya mendukung kebijakan pemerintah dalam perspektif kebijakan publik.
Buku ini membahas implementasi dari dua perspektif. Pertama, implementasi ditempatkan sebagai bagian dari siklus perumusan kebijakan publik.