Buku Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi PT Agar Terhindar Dari Jerat Hukum ini berisi tentang petunjuk praktis bagi RUPS, komisaris, dan direksi PT agar terhindar dari jerat hukum. Buku Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi PT Agar Terhindar Dari Jerat Hukum ini cocok untuk anda yang ingin mempelajari Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi PT Agar Terhin…
buku ini membahas tentang ilmu hukum dan tata hukum di indonesia
Banyak pakar menyatakan bahwa ilmu administrasi negara pada tahapan sekarang disebut sebagai ilmu administrasi publik kontemporer. Administrasi negara adalah ilmu yang objeknya menganalisis bagaimana suatu kebijakan politik dikelola dan dilaksanakan dalam suatu negara. Buku ini membahas sejarah perkembangan ilmu adminstrasi negara di Indonesia dan prospeknya di masa mendatang, hubungan administ…
Buku ini memberikan ulasan tentang kehidupan birokrasi pemerintahan di Indonesia semenjak era reformasi. Sorotan utama pembahasannya berpusat pada perubahan dan perkembangan birokrasi pemerintahan di Indonesia serta implikasinya bagi kehidupan bernegara dan demokrasi; posisi dan peran pemerintah daerah dalam sistem birokrasi Indonesia dan berbagai isu yang terkait; serta strategi reformasi biro…
Kekuatan politik yang saling berinteraksi dalam sebuah sistem politik, pada dasarnya merupakan unit-unit politik yang turut membentuk struktur politik.
Dalam buku ini, masyarakat Indonesia akan dibahas secara komprehensif (historis, sistemik dan analitik).
Buku ini tidak hanya berguna bagi calon advokat dan para mahasiswa fakultas hukum, tetapi juga bagi siapa saja yang tertarik mendalami seluk beluk keadvokatan khususnya dan hukum umumnya. Adapun materi yang dibahas dalam buku ini adalah, sebagai berikut: pengertian advokat dan sejarah organisasi advokat ; pendirian PERADI sebagai organisasi advokat berdasarkan UU No. 18 tahun 2003, kepangkatan …
Buku ini diterbitkan dengan harapan dapat dijadikan acuan bagi semua pihak, baik aparat birokrasi, akademisi, praktisi/ fasilitator maupun pemerhati/ pengamat kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya mendukung kebijakan pemerintah dalam perspektif kebijakan publik.